var sburl1933 = window.location.href; var sbtitle1933 = document.title;var sbtitle1933=encodeURIComponent("Laissez-Faire Pak SBY, Laissez-Faire [2]"); var sburl1933=decodeURI("http://www.hidayatullah.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6790"); sburl1933=sburl1933.replace(/amp;/g, "");sburl1933=encodeURIComponent(sburl1933); Kenaikan harga BBM, obral BUMN tak lain hanya untuk menjalankan agenda kapitalisme laissez-faire. Bisa-bisa, pompa bensin milik perusahaan asing bertumbuhan di Jakarta [bagian 2] Tulisan sebelumnya menjelaskan, akibat penerapan ideologi kapitalisme-laissez-faire --atau dikenal sebagai sistem ekonomi liberal-- yang dianut pemerintah kita, dalam prakteknya, sistem ini menyebabkan orang kaya bertambah kaya, orang miskin bertambah miskin. Oleh: Amran Nasution * Raksasa Carrefour dan Kios Eceran Hidayatullah.com--Krisis ekonomi yang menimpa Asia pada 1997, jelas momentum yang ditunggu-tunggu oleh operator utama sistem kapitalisme global – IMF, Bank Dunia, dan WTO – dan itu dengan lengkap dilaporkan Klein di dalam The Shock Doktrine. Operasi IMF di Indonesia, misalnya, ditulis detil. Bagaimana IMF yang katanya datang untuk mengobati krisis, ternyata bekerja lebih untuk kepentingan ideologi kapitalisme. Bagaimana deregulasi, privatisasi, dan berbagai perangkat ideologi laissez-faire dipaksakan. Dan untuk itu, menurut The Shock Doktrine, IMF bisa sukses karena bekerja sama dengan kelompok Mafia-Berkeley di Indonesia yang dipimpin Profesor Widjojo Nitisastro (halaman 271). Biarlah sejarah kelak membuktikan, apakah tindakan kelompok Mafia-Berkeley itu penghianatan kepada bangsa Indonesia, atau tidak. Sejak itu, bukan rahasia lagi kalau banyak undang-undang kita yang amat liberal disahkan DPR atas pesanan IMF. Dikabarkan sejumlah draf undang-undang disiapkan NDI (National Democratic Institute for International Affairs), organisasi yang dibentuk dan dibiayai pemerintah Amerika Serikat – dekat dengan Partai Demokrat – dengan dalih untuk menyebarkan demokrasi di negeri berkembang. Dulu NDI sempat punya ruang khusus di Gedung DPR-RI. Jadi DPR kita tinggal mengetuk palu. Operasi IMF dalam krisis ekonomi Asia amat menakjubkan. Dalam tempo 20 bulan, terjadi 186 merger dan aquisisi (pengambil-alihan) atas perusahaan-perusahaan negeri yang dilanda krisis -- Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan -- oleh perusahaan multi-nasional, terutama dari Amerika Serikat. Itu tercatat sebagai aquisisi terbesar yang pernah terjadi di dunia. Merrill Lynch dan Morgan Stanley, perusahaan Amerika yang banyak berperan sebagai agen merger dan aquisisi itu, panen keuntungan komisi yang cukup besar. Carlyle Group yang suka merekrut ‘’pensiunan’’ pejabat tinggi Amerika – mulai bekas Menlu James Baker sampai bekas Presiden George H.W.Bush – sebagai konsultan, memborong perusahaan telkom Daewoo dan perusahaan informasi Ssangyong. Yang disebut terakhir merupakan salah satu perusahaan teknologi tinggi terbesar di Korea Selatan. Dengan menguasai perusahaan itu, Carlyle menjadi pemegang saham mayoritas di shalat satu bank terbesar di negeri ginseng itu. Semua transaksi itu tak normal, atau dengan kata lain dijual obral. Sekadar contoh, perusahaan mobil Korea Daewoo yang sebelum krisis bernilai 6 milyar dollar, waktu itu diambil-alih perusahaan mobil Amerika, General Motor, hanya dengan 400 juta dollar. Di Indonesia, sistem penyediaan air minum dikavling oleh Thames Water dari Inggris dan Lyonnaise des Eaux dari Perancis. Westcoast Eergy dari Kanada menguasai proyek pembangkit listrik yang besar. Sejak IMF menguasai Indonesia, perusahaan raksasa pengecer Carrefour dari Perancis masuk ke sini, menyapu perusahaan lokal yang sudah lama ada, seperti Golden Truly atau Hero, atau perusahaan kecil-kecil di pasar tradisional Tanah Abang dan Cipulir, yang jumlahnya begitu banyak. Nasib mereka tambah parah karena kemudian super-market raksasa dari Malaysia, Giant, hadir kemari. Dia telan Hero yang memang sudah ngos-ngosan. Itulah hasil konkret reformasi 1998. Ternyata itu belum cukup. Belum lama, perusahaan Perancis itu membeli Alfa-Mart, super-market yang aktif masuk ke pedesaan. Dengan demikian, kini Carrefour dengan bebasnya akan menghancurkan kios eceran di desa-desa. Itulah laissez-faire yang sesungguhnya. Karena laisses-faire, Presiden SBY lebih memilih menyerahkan proyek minyak dan gas di Cepu yang amat menguntungkan kepada Exxon-Mobil, perusahaan minyak terbesar dan tertua Amerika Serikat, daripada kepada Pertamina, perusahaan BUMN milik sendiri. Ternyata setelah resep-resep IMF ditrapkan, artinya prinsip kapitalisme laissez-faire dilaksanakan, menurut The Shock Doktrine, justru penduduk miskin bertambah 20 juta orang di Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Pengangguran meledak. Organisasi buruh internasional ILO, mencatat terjadi 24 juta penganggur baru. Itu justru terjadi pada masa puncak pelaksanaan reformasi IMF. Di Indonesia, angka pengangguran meloncat dari 4% menjadi 12%, dan dua tahun kemudian melambung tiga kali lipat. Setiap bulan ada 60.000 buruh di Thailand dan 300.000 buruh di Korea Selatan yang harus diberhentikan. Di balik angka-angka statistik itu banyak kisah mengharukan, terutama menimpa anak-anak dan perempuan. Di pedesaan Korea Selatan dan Filipina banyak orang tua harus menjual anak gadisnya kepada pedagang manusia, untuk kemudian dijadikan pelacur di Australia, Eropa, dan Amerika Utara. Di Thailand, pejabat kesehatan melaporkan hanya dalam setahun terjadi peningkatan pelacuran anak-anak sebesar 20%. Data yang mirip terjadi di Filipina. Tapi sudahlah, ini semua cerita masa lalu. Sekarang, krisis baru terjadi lagi karena harga minyak meningkat di atas 120 dollar/barel. Dunia kian terguncang setelah harga pangan ikut menggila. Artinya, berdasarkan tesis The Shock Doktrine, kapitalisme global dan para operatornya sekarang sedang bekerja. Tapi di sini apalagi yang mau direformasi? Sejak 1998, Indonesia sudah menjadi shalat satu negara kapitalisme laissez-faire paling liberal di dunia. Lihatlah berbagai undang-undang yang dilahirkan DPR, semua liberal. Mulai UU Migas, UU privatisasi air, Pendidikan, Pertanahan, dan terakhir Undang-Undang Pelabuhan. Karena liberalisme, siapa yang ingin masuk perguruan tinggi negeri harus menyediakan uang Rp 100 juta. Habis bagaimana lagi, kampus sedapat mungkin harus membiayai diri sendiri. Dengan demikian, anak petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, jangan harap bisa mendaftar ke sana. Padahal kalau tak universitas negeri kemana lagi mereka belajar untuk meningkatkan taraf hidupnya? Artinya, dengan sistem ini orang miskin sampai kapan pun akan terus miskin. Hampir tertutup kemungkinan bagi mereka melakukan mobilitas vertikal lewat pendidikan. Inilah kemiskinan yang diciptakan oleh sebuah struktur. Era Universitas Gajah Mada (UGM) dijuluki Ndeso karena banyak anak desa kuliah di sana, sudah berakhir. Institut Pertanian Bogor (IPB) serupa. Zaman ketika anak-anak desa dari seluruh Indonesia berlomba-lomba belajar ke sana, kini agaknya sudah menjadi nostalgia. Perusahaan minyak Pertamina yang dulu perkasa kini sudah dirontokkan. Bulog yang dulu efektif sebagai penjamin stabilitas pangan sudah tamat riwayatnya. Bahwa akibatnya rakyat bertambah melarat dan segelintir konglomerat berlipat-ganda kekayaannya, itu soal lain. Majalah bisnis Forbes, 13 Desember 2007, menulis sepanjang tahun lalu kekayaan para konglomerat Indonesia meloncat dua kali lipat. Sungguh fantastis. Jadi kalau BPS menyodorkan angka pertumbuhan ekonomi kita tahun ini sekian persen, percayalah, itu berasal dari pertumbuhan kekayaan konglomerat kita. Bukan pertumbuhan kekayaan rakyat banyak. Yang paling menakjubkan adalah Menko Kesra Aburizal Bakrie. Pemilik perusahaan kelompok Bakrie itu, kekayaan bersihnya tahun lalu meroket empat kali lipat. Itu menjadikannya sebagai orang terkaya Indonesia, dengan kekayaan 5,4 milyar dollar. Apakah Aburizal punya lampu Aladin? Sebuah artikel di Asia Times Online, 22 Juli 2006, sebenarnya sudah pernah membongkar rahasia lampu Aladin itu. Antara lain, karena politik dan bisnis di Indonesia di zaman Presiden SBY, tak terpisah melainkan menyatu. Memang begitulah yang selalu terjadi di negeri dengan sistem laissez-faire. Begitulah Rusia di zaman Boris Yeltsin dulu. Para konglomerat dalam tempo singkat mendadak jadi kaya-raya, sampai Vladimir Putin datang menertibkannya. Para konglomerat itu kini lari ke luar negeri atau masuk penjara di Siberia. Tapi nantilah dalam kesempatan lain soal ini dibahas. Di mata kaum kapitalisme laissez-faire, masih ada status-quo yang tersisa di Indonesia. BBM belum sepenuhnya mengikuti harga pasar dan perusahaan BUMN masih eksis. Mumpung suasana shock akibat kenaikan harga minyak dan krisis pangan masih berlangsung, sektor hilir pertambangan harus direformasi. Artinya, pemerintah harus menaikkan harga BBM, dan BUMN harus diobral. Semuanya harus dilakukan sekarang, mumpung krisis masih terjadi. Masih kurang jelas? Silahkan berkeliling Jakarta dan sekitarnya. Lihatlah bagaimana perusahaan minyak internasional Shell, dan Petronas dari Malaysia, telah dan sedang membangun sejumlah pompa bensin raksasa. Kabarnya izin yang dikeluarkan pemerintah sudah lebih 100. pSemua pompa bensin Shell atau Petronas itu buka sampai malam dengan lampu yang terang-benderang, tapi betul-betul sepi pembeli. Seharian puluhan petugasnya yang berseragam hanya duduk-berdiri sampai capek sendiri, tak pernah melayani konsumen. Coba dicek, penghasilannya setiap bulan, mungkin tak cukup walau untuk sekadar membayar rekening listrik. Ini terjadi karena mereka hanya menjual BBM non-subsidi yang konsumennya hanya segelintir mobil mewah milik orang kaya. Bahwa mereka terus membangun pompa bensin baru, pasti karena ada jaminan subsidi minyak akan dicabut. Dengan demikian mereka bisa bersaing bebas dengan pompa bensin Pertamina milik pengusaha lokal yang selama ini menguasai pasar karena menjual BBM bersubsidi. Bila itu terjadi, pompa bensin multi-nasional yang raksasa itu pasti dengan mudah menelan pompa bensin lokal yang kecil-kecil. Kasus Carrefour merontokkan Hero atau pedagang Tanah Abang, akan berulang. Itu sebabnya Shell dan Petronas dengan sabar menunggu laissez-faire. Cukup jelas? [habis/www.hidayatullah.com]

Posted by Akbar Muzakki | No Comments »

var sburl6394 = window.location.href; var sbtitle6394 = document.title;var sbtitle6394=encodeURIComponent("Laissez-Faire Pak SBY, Laissez-Faire"); var sburl6394=decodeURI("http://www.hidayatullah.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6785"); sburl6394=sburl6394.replace(/amp;/g, "");sburl6394=encodeURIComponent(sburl6394); Kenaikan harga BBM, obral BUMN tak lain hanya untuk menjalankan agenda kapitalisme laissez-faire. Bisa-bisa, pompa bensin milik perusahaan asing bertumbuhan di Jakarta [bagian 1] Oleh: Amran Nasution * Hidayatullah.com--Harga bahan bakar minyak (BBM) naik akhir Mei 2008. Itu sudah keputusan Pemerintah SBY–YK. Mahasiswa bisa saja menolak dan melakukan demonstrasi merata hampir di seluruh Indonesia, dari Padang sampai Kendari, dari Jakarta sampai Ternate. Tapi harga bensin tetap harus naik. Para ekonom atau pengamat bisa saja protes. Kwik Kian Gie siap dengan hitung-hitungan bahwa tak betul rakyat disubsidi lewat harga BBM. Pemerintah ternyata sudah memperoleh keuntungan berlipat-lipat selama ini, dengan menjual bensin Rp 4500/liter. ‘’Mau debat dengan siapa saja, di mana saja, dari dulu saya siap. Tapi mereka diam saja,’’ kata mantan Kepala Bappenas itu. Ekonom dan anggota DPR Drajat Wibowo bisa saja bersikukuh tak ada mashalat dengan APBN sekali pun harga BBM tak naik. Ia ajari cara menyusun APBN, antara lain, dengan menunda pembayaran cicilan utang. Dengan itu Drajat ingin menunjukkan adalah bohong pernyataan yang menyebutkan APBN akan jebol kalau harga minyak tak dinaikkan. Ia prihatin, begitu harga BBM naik harga semua kebutuhan pokok turut naik pula. Maka rakyat yang selama ini daya belinya sudah merosot, menjadi korban. Pengalaman kenaikan harga BBM tahun 2005, menunjukkan begitu. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah tak ada artinya, rakyat tetap saja bertambah miskin. BLT tampaknya memang sekadar proyek politik pencitraan – bahwa Presiden kita pemurah – guna menghadapi pemilihan umum. Padahal rakyat sudah amat menderita. Percuma saja Biro Pusat Statistik (BPS) memilih-milih dan memilah-milah data untuk mendukung citra pemerintah. Semua orang tahu di mana-mana sekarang rakyat makan nasi aking. Berita radio, koran dan TV menunjukkan berapa banyak anak-anak kurang gizi dan kelaparan. Di Makasar, seorang ibu hamil meninggal dunia karena berhari-hari tak tersentuh makanan. Mereka tak mungkin diselamatkan hanya dengan data BPS. Lagi pula, apa pun data BPS, faktanya Indonesia masuk indeks 60 negara gagal 2007 (failed state index 2007) yang disusun Majalah Foreign Policy bekerja sama dengan lembaga think-tank, The Fund for Peace. Majalah itu amat berwibawa, milik The Carnegie Endowment, think-tank dengan jaringan internasional paling luas di Amerika Serikat. Salah satu pendiri majalah itu adalah Profesor Samuel Huntington, ahli ilmu politik senior dari Harvard University. Yang hendak dikatakan, Foreign Policy bukan majalah yang diterbitkan dari pinggir got. Indonesia memang betul-betul negara gagal, satu kelompok dengan Sudan, Somalia, Iraq, Afghanistan, Zimbabwe, Ethiopia, atau Haiti. Shalat satu ukurannya: pemerintah pusat sangat lemah dan tak efektif, pelayanan umum jelek, korupsi dan kriminalitas menyebar, dan ekonomi merosot. Nah, kalau mau jujur, memang begitulah persis potret negeri kita sekarang. Data indeks pembangunan manusia (human development index) dari badan PBB, UNDP, memberikan indikator serupa. Indonesia menduduki peringkat 107 dari 177 negara, jauh di bawah Singapore, Arab Saudi, Malaysia, atau Thailand. Malah kita di bawah Filipina, Vietnam, Palestina, atau Srilangka. Padahal Srilangka itu negeri rusuh karena pemberontakan Macan Tamil dan Palestina lebih rusuh lagi akibat penjajahan Israel. Begitu pun kenyataannya tetap saja harga minyak harus naik. Apakah rakyat tambah menderita seperti dikhawatirkan Kwik Kian Gie atau Drajat Wibowo dan kawan-kawan, tak ada mashalat bagi pemerintah. Soalnya, ini sudah tak bisa ditawar. Ini sebetulnya untuk kepentingan ideologi. Ideologi? Barang siapa membaca buku terlaris dari Naomi Klein, The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism (The Penguin Group, September 2007), akan terang-benderanglah motif sebenarnya di balik langkah pemerintah menaikkan harga BBM atau mengobral 37 perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) kepada asing. Itu semata-mata untuk menegakkan ideologi kapitalisme-laissez-faire, atau di sini dikenal sebagai sistem ekonomi liberal, yang dianut pemerintah kita. Inilah sistem ekonomi pasar yang menyerahkan urusan ekonomi kepada perusahaan swasta dengan campur tangan pemerintah sebisa mungkin dihilangkan. Sistem ini menginginkan pemerintah tidur saja. Pemerintah tetap tak boleh mencampuri urusan ekonomi, sekali pun hanya untuk meningkatkan taraf hidup orang miskin. Dalam pandangan ideologi ini, jika pemerintah mengurusi perekonomian orang miskin, itu sama artinya melakukan redistribusi kekayaan, menyebabkan orang menjadi malas dan kehilangan kreativitas. Kalau orang jadi miskin, biarkan saja miskin. Karenanya dia disebut sistem laissez-faire, dari bahasa Perancis: biarkan terjadi. Ciri khasnya: deregulasi, pajak rendah (terutama untuk pengusaha kaya, agar mereka lebih cepat melakukan akumulasi modal untuk meningkatkan kemampuan bersaing), swastaisasi/privatisasi, anti-subsidi, anti-pengaturan upah buruh minimal, dan semacamnya. Tentang upah buruh, misalnya, serahkan saja kepada mekanisme pasar, jangan diatur-atur pemerintah atau serikat buruh. Mekanisme pasar akan bekerja menentukan upah yang pantas untuk buruh. Artinya, semua terserah pengusaha. Karena itu belum bisa terlaksana, dunia perburuhan kita memakai sistem buruh terputus (off-sourcing), sehingga posisi tawar pengusaha kuat ketika berhadapan dengan serikat buruh. Ideologi ini pertama kali dirumuskan ekonom Skotlandia, Adam Smith, di akhir abad ke-18. Tapi setelah ekonomi dunia dilanda krisiss dahsyat (great depression) di akhir 1920-an, mulai banyak negara meninggalkannya. Ideologi ini dituduh sebagai biang keladi kehancuran ekonomi, meski para pendukungnya selalu membela diri. Ia kembali berkibar di awal 1980-an, ketika Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Perdana Menteri Inggris Margaret Teatcher mengkampanyekannya, terutama untuk menghadapi sistem ekonomi komunisme Uni Soviet, dalam perang dingin. Maka ambruknya Uni Soviet, dengan simbol rubuhnya Tembok Berlin, 1989, diklaim sebagai kehebatan sistem ini. Dalam prakteknya sistem ini menyebabkan orang kaya bertambah kaya, orang miskin bertambah miskin. Dunia pun terus-menerus dilanda krisis ekonomi, mulai great depression sampai krisis yang melanda Asia 1997, atau Amerika Serikat sekarang. Banyak para ahli berpendapat, multi-krisis yang melanda Amerika saat ini karena laissez-faire. George Soros, investor sukses pasar modal, termasuk berpendapat begitu. Padahal Soros justru dianggap simbol sukses kapitalisme global di tahun 1990-an. Naomi Klein, 38 tahun, aktivis, penulis dan wartawati terkemuka Kanada, lulusan London School of Economics, berhasil mengungkap sebuah metode dari sistem kapitalisme laissez-faire. Itu dikembangkan pemenang nobel ekonomi 1976, Profesor Milton Friedman, dan pengikutnya di Chicago School of Economics, University of Chicago. Klein menyebutnya Doktrin Kejut (The Shock Doctrine) dan itu yang ia jadikan judul buku setebal 558 halaman, dan banyak mendapat pujian. Sebuah artikel di Dow Jones Business News, Oktober 2007, menyebut The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism (Doktrin Kejut, Bangkitnya Kapitalisme Bencana) sebagai buku terpenting tentang ekonomi di abad 21. The Chicago Boys Begini. Pada 2005, badai Katrina diikuti gelombang pasang meluluh-lantakkan New Orleans, kota berpenduduk 500.000 jiwa di tepi Sungai Mississippi, di tenggara Negara Bagian Louisiana. Hampir 2000 penduduk meninggal, rumah, jembatan, dan berbagai infrastruktur hancur. Inilah bencana alam dengan korban material terbesar di Amerika. Paman Miltie – begitu Milton Friedman dipanggil hormat pengikutnya – ternyata punya pendapat tersendiri atas bencana itu. Melalui kolom di koran The Wall Street Journal, 3 bulan setelah bencana, Paman Miltie menulis, ‘’Banyak sekolah di New Orleans rusak. Begitu juga rumah tempat anak-anak berteduh. Anak-anak terpencar di seluruh negeri. Ini adalah sebuah tragedi. Ini juga sebuah peluang.’’ Bagaimana bencana begitu dahsyat disebut Profesor Friedman sebagai peluang? Ternyata itu beralasan. Hanya dalam tempo 19 bulan, ketika banyak penduduk masih tinggal di pengungsian, sebuah kompleks sekolah telah berdiri di bekas sekolah negeri (public school) yang dihanyutkan badai. Sekolah itu dilengkapi berbagai fasilitas dan guru. Tapi ia bukan lagi sekolah negeri melainkan sekolah swasta yang didirikan pemodal. Reformasi pendidikan telah terjadi dengan gampang. Tanpa badai Katrina tak mudah memprivatisasi sekolah publik itu. Para bekas guru menyebut apa yang terjadi pada sekolah mereka sebagai perampasan lahan pendidikan. Naomi Klein menyebutnya aksi kapitalisme bencana (disaster capitalism). Ternyata sudah lebih tiga dekade Profesor Friedman dan pendukungnya yang biasa dijuluki The Chicago Boys, mentrapkan strategi itu: Menunggu datang krisis atau bencana lalu dengan cepat bergerak mereformasi status-quo. Semua yang berbau pemerintah dijadikan swasta (swastaisasi/privatisasi), ketika orang-orang masih dirundung kaget. Krisis bisa saja terjadi karena perang, bencana alam, teror, ambruknya pasar modal, atau krisis ekonomi lainnya. Dalam sebuah esei menarik, Friedman menulis bahwa hanya krisis – aktual atau hanya persepsi – yang bisa menghasilkan reformasi sesungguhnya untuk mengubah status-quo. Maka di New Orleans, orang bersiap-siap dengan stok makanan dan air minum, sementara para pendukung Friedman datang dengan ide-ide pasar bebas (free-market). Friedman meninggal dunia setahun kemudian, November 2006, dalam usia 94 tahun. Dari riset Naomi Klein, diketahui bahwa pengalaman pertama Friedman mengeksploitasi krisis atau kejut (shock) terjadi pertengahan 1970-an, ketika Chili mengalami kudeta oleh Jenderal Augusto Pinochet. Negeri di Amerika Latin itu juga terkena trauma inflasi yang amat tinggi (hyperinflation). Friedman datang menasehati Diktator Pinochet untuk melakukan reformasi ekonomi dengan cepat: deregulasi, pemotongan pajak, perdagangan bebas, privatisasi BUMN, pemotongan anggaran sosial, antara lain, pemangkasan subsidi untuk rakyat miskin. Semua dijalankan Diktator Pinochet dengan tangan besi. Maka Chili mengalami reformasi sistem ekonomi menjadi kapitalisme laissez-faire paling ekstrim yang pernah terjadi, dan dijuluki sebagai revolusi The Chicago School. Kebetulan sejumlah penasehat ekonomi diktator itu adalah bekas mahasiswa Friedman di Chicago University. Naomi Klein mulai melakukan riset tentang ketergantungan kapitalisme pasar pada situasi krisis atau shock ketika Amerika Serikat menduduki Iraq, 2003. Penyerbuan itu betul-betul menimbulkan shock yang luar biasa bagi rakyat Iraq mau pun dunia. Lalu apa yang kemudian terjadi di negeri sosialis itu? Luar biasa: Privatisasi massif berbagai perusahaan pemerintah, penurunan pajak sampai tinggal 15%, deregulasi dan perampingan fungsi pemerintah secara dramatis, terutama menyangkut urusan ekonomi dan praktek perdagangan bebas, sebebas-bebasnya. Friedman dan The Chicago Boys berperan dari belakang. Ia diketahui berteman akrab dengan Donald Rumsfeld, Menteri Pertahanan Amerika waktu itu, dan sejumlah pemikir neo-konservatif yang mengelilingi Presiden George Bush. Coba bayangkan, militer saja diprivatisasi di Iraq. Pemerintah mengontrak perusahaan Amerika, Blackwater Worldwide – yang sebelumnya sudah terancam bangkrut – untuk proyek jasa pengamanan para kontraktor minyak dan proyek bisnis lainnya. Termasuk untuk mengamankan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan personalnya di kawasan zona hijau (Green-zone), Baghdad. Sekitar 30.000 pasukan Blackwater betul-betul mirip tentara dengan persenjataan lengkap berkeliaran di Baghdad dan sekitarnya. Pasukan bayaran itu berhak menembak dan membunuh orang tanpa bisa diadili. Dia tak tunduk pada hukum Iraq, tidak pula pada hukum Amerika Serikat. Oktober lalu, DPR Amerika membuat undang-undang, bahwa kontraktor yang bekerja pada Pemerintah Amerika di daerah konflik di luar negeri, bertanggung-jawab pada hukum Amerika. Tapi Gedung Putih menolaknya, dan sampai kini undang-undang itu terkatung-katung di Senat. Padahal September lalu, sejumlah pasukan Blackwater, pengawal konvoi pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang berkunjung ke Baghdad, entah mengapa tiba-tiba menembaki kendaaran yang ada di jalan umum sekitarnya. Akibatnya, 17 orang meninggal, sejumlah lainnya luka-luka. Para pelaku penembakan sampai sekarang bebas tanpa diadili, dengan dalih belum ada undang-undangnya. Serangan dahsyat tsunami akhir 2004 di Sri Langka, tak luput dari inceran kaum kapitalis. Penanam modal asing bekerjasama dengan bank internasional memanfaatkan situasi panik akibat bencana, untuk menguasai garis-garis pantai yang indah. Di sepanjang pantai dengan cepat berdiri resor wisata yang megah, hotel, villa, motel, dan sebagainya, menyebabkan ratusan ribu nelayan yang semula mendiami kawasan itu, kini tergusur. Jelaslah sekarang bagaimana sistem kapitalisme global bekerja untuk mencapai tujuan: memanfaatkan momentum trauma kolektif dari suatu krisis, musibah atau bencana, untuk melaksanakan rekayasa sosial dan ekonomi di berbagai belahan bumi. [berlanjut…/www.hidayatullah.com] Penulis adalah Direktur Institute for Policy Studies.

Posted by Akbar Muzakki | No Comments »

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Sabtu dini hari menyatakan, 51 partai politik (parpol) lolos verifikasi administrasi untuk mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.

Ketua KPU, Hafiz Anshary, ketika mengumumkan hasil verifikasi itu mengatakan, sebanyak 51 partai tersebut terdiri dari 16 parpol yang dipastikan lolos karena telah memiliki kursi di DPR.

"Mereka telah disepakati telah mendaftar ke KPU dan memenuhi persyaratan," katanya.

Sebanyak 16 parpol itu adalah Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, Partai Damai Sejahtera.

Kemudian Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Pelopor, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia.

Selain keenambelas parpol tersebut, ada 35 parpol yang juga dinyatakan lolos verifikasi administrasi.

Sebanyak 35 parpol itu adalah Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Pemuda Indonesia, Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu, Partai Matahari Bangsa, Partai Republiku Indonesia, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia.

Kemudian Partai Persatuan Daerah, Partai Buruh, Partai Nurani Umat, Partai Patriot, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Kristen Demokrat, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Karya Perjuangan, Partai Barisan Nasional, Partai Republika Nusantara.

Selain itu, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Kedaulatan, Partai Nusantara Kesatuan Republik Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Merdeka, Partai Kristen Indonesia 1945, Partai Reformasi, Partai Pembaruan Bangsa, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat, Partai Indonesia Tanah Air Kita, Partai Persatuan Sarikat Indonesia, Partai Kasih, dan Partai Kongres.

Dalam pengumuman itu, KPU menyatakan 11 parpol tidak lolos verifikasi administrasi dan dua parpol tidak diproses karena tidak terdaftar.

Ketua Pokja Verifikasi Parpol, Andi Nurpati mengatakan alasan parpol tidak lolos verifikasi cukup variatif. Alasan itu antara lain tidak memiliki badan hukum, tidak dapat memenuhi syarat dua per tiga kepengurusan di Propinsi dan syarat dua per tiga kepengurusan di kabuaten/kota.

"Serta tidak t/erpenuhinya keanggotaan satu per seribu dari jumlah penduduk," kata Andi menambahkan.

Pengumuman hasil verifikasi administrasi itu dihadiri oleh semua anggota KPU. Rencananya, pengumuman itu dilakukan pada pukul 00.00 WIB, namun molor hingga sekira pukul 00.30 WIB, pada 31 Mei 2008.

Sementara itu, suasana di luar gedung terlihat ramai. Sejumlah simpatisan masing-masing parpol berkumpul dan meneriakkan yel-yel. Sejumlah aparat keamanan juga tampak mengamankan jalannya pengumuman hasil verifikasi administrasi tersebut. (*)

Posted by Akbar Muzakki | No Comments »

SEORANG Gubernur pada zaman Khalifah Al-Mahdi, pada suatu hari mengumpulkan sejumlah warganya dan menaburkan uang dinar dihadapan mereka. Tentu saja semuanya saling berebutan memunguti uang itu dengan suka cita. Siapa tidak senang diberi uang secara gratis tanpa persyaratan yang macam-macam.

Namun, seorang wanita kumal, berkulit hitam dan berwajah buruk yang hadir terlihat diam, ia tidak bergerak untuk memunguti uang yang ditabur gubernur tersebut. Ia hanya memandangi para tetangganya yang sebenarnya lebih kaya dari dirinya tetapi seolah-olah mereka orang-orang yang kekurangan harta.

Dengan keheranan gubernur tersebut bertanya kepada wanita tersebut, "Mengapa engkau tidak ikut memunguti uang dinar itu seperti tetangga engkau?"

Wanita yang sudah tidak bersuami itu (janda) menjawab, "Tuanku, yang mereka cari itu uang dinar sebagai bekal dunia. Sedangkan yang saya perlukan bukan dinar melainkan bekal akhirat."

"Maksud engkau?" tanya sang gabernur mulai tertarik akan kepribadian perempuan itu. "Maksud saya, uang dunia sudah cukup. Yang masih saya perlukan adalah bekal akhirat, yaitu sholat, puasa dan zikir. Sebab perjalanan di dunia amat pendek dibanding dengan pengembaraan di akhirat yang panjang dan kekal."

Mendengar jawaban tersebut, gabernur merasa telah disindir tajam. Ia insaf, dirinya selama ini hanya sibuk mengumpulkan harta benda dan melalaikan kewajiban agamanya. Padahal kekayaannya melimpah rauh, tak kan habis dimakan keluarganya sampai tujuh keturunan. Sedangkan umurnya sudah di atas setengah abad, dan Malaikat Izrail jelas sudah mengintainya.

Akhirnya sang gabernur jatuh cinta kepada perempua lusuh yang berparas buruk rupa itu. Tentu saja, kabar itu tersebar ke segenap pelosok negeri. Orang-orang besar tak habis fikir, bagaimana seorang gabernur yang mempunyai kekuasaan dan harta menaruh hati kepada perempuan jelata bertampang buruk itu.

Untuk menjawab prasangka yang tidak baik tersebut, maka pada suatu kesempatan, gabernur mengundang mereka dalam sebuah pesta mewah. Begitu juga para warganya, termasuk wanita yang dicintainya tersebut. Kepada mereka diberikan gelas kristal yang bertahtakan permata, berisi cairan anggur segar. Gabernur lalu memerintah agar mereka membanting gelas masing-masing. Semuanya terbengong dan tidak ada yang mau menuruti perintah itu. Tiba-tiba terdengar bunyi berdenting, pertanda ada orang yang melaksanakan perintah itu.

Tentu saja semua terkejut, mereka jelas berpikiran hanya orang gila saja yang akan melemparkan gelas kristal yang bertahta permata tersebut. Selidik punya selidik, rupanya yang memecahkan gelas mahal itu adalah perempuan yang berwajah buruk tersebut. Di kakinya pecahan gelas berhamburan.

Gabernur lalu bertanya, "Mengapa kaubanting gelas itu?" Tanpa takut wanita itu menjawab, "Ada beberapa sebab. Pertama, dengan memecahkan gelas ini berarti berkurang kekayaan tuan. Tetapi, menurut saya hal itu lebih baik daripada wibawa tuan berkurag lantaran perintah tuan tidak dipatuhi." Gabernur terkesima. Para tamunya juga kagum akan jawaban yang masuk akal itu. Sebab lainnya?" tanya Gabernur. Wanita itu menjawab, "Kedua, saya hanya menaati perintah Allah. Sebab di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan agar kita mematuhi Allah, Utusan-Nya, dan para penguasa. Sedangkan tuan adalah penguasa, atau ulil amri, maka dengan segala resikonya saya laksanakan perintah tuan." Gubernur kian takjub. Demikian pula paran tamunya. "Masih ada sebab lain?"

Perempua itu mengangguk dan berkata, "Ketiga, dengan saya memecahkan gelas itu, orang-orang akan menganggap saya gila. Namun, hal itu lebih baik buat saya. Biarlah saya dicap gila daripada tidak melakukan perintah gubernurnya, yang bererti saya sudah berbuat durhaka. Tuduhan saya gila, akan saya terima dengan lapang dada daripada saya dituduh durhaka kepada penguasa saya. Itu lebih berat buat saya."

Maka ketika kemudian gubernur yang kematian isteri itu melamar lalu menikahi perempuan bertampang jelek dan hitam legam itu, semua yang mendengar bahkan berbalik sangat gembira kerana gubernur memperoleh jodoh seorang wanita yang tidak saja taat kepada suami, tetapi juga taat kepada gubernurnya, kepada Nabinya, dan kepada Tuhannya.

Sebuah kisah yang penuh hikmah. Apalagi saat ini kita melihat, kekayaan dan rupa menjadi salah satu sebab orang menghargai seseorang. Sementara kemiskinan dan buruk rupa menyebabkan orang menjauh darinya.

Padahal tidak demikian. Belum tentu kekayaan yang kita dapatkan dan rupa yang ada pada diri kita menyebabkan kita akan selamat dunia akhirat, karena bagaimanapun ini akan dipertanggungjawabkan. Sementara kemiskinan dan buruk rupa yang didapatkan seseorang bisa menjadi ladang amal bagi dirinya, jika ia sabar dan bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya.

Posted by Fahmi Azzam | 1 Comment »

Dialog Imaginer Bersama Cak Nur Tentang Masa Depan Kebebasan Beragama

Pascadikeluarkanya 11 Fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 melalui Musyawarah Nasional (Munas) Ke-VII dialog antariman sekaligus masa depan kebebesan beragaman di Indonesia kian hari semakin terpuruk.

Betapak tidak, kisruh antara MUI dengan Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tak kunjung usai. Penantian keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Mentri Agama, Mentri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung menjadi sesuatu yang menakutkan. Pun perseteruan satu-satunya lembaga—konon pewaris Anbiya dengan kehadiran pelbagai Komunitas Eden; Shalat Dua Bahasa; Wahidiah; Islam Sejati; Majelis Alif dan aliran kepercayaan lainya semakin menganga.

Terlebih lagi, dengan adanya pelarangan 3 paham. Yakni Sekulerisme, Pluralisme dan Liberalisme (SPL) di Bumi Pertiwi membuat kebebasan beragama menjadi ‘terkebiri’.

Ironisnya, kemelut sekaligus ‘penertiban keyakinan’ ini terjadi dalam ruang lingkup seagama, bukan antarumat beragama. Mengerikan bukan?

Kemunculan Preman Berjubah—meminjam istilah Syafi’e Ma’arif pula berbuah petaka baru dalam menyelesaikan setiap persoalan dengan budaya anarkis sekaligus barbar.
Kiranya, petuah islam agama rahmatan lil’alamin dan sangat menghargai perbedaan pendapat hanya selogan belaka dan berhenti pada konsep semata.

Belajar Dari Cak Nur
Menilik ketidakharmonisan seagama, antarumat beragama dan pemerintah. Mestinya, kita menengok kembali pemikiran Nurcholish Madjid. Apalagi sejak meninggalnya Cak Nur konflik antariman semakin sering bermunculan.

Kini, pentolan Paramadinan telah tiada (2005) dan hanya meninggalkan pemikiannya—yang dianggap oleh sebagian kelompok sangat kontroversial. Terutama pasca ijtihadnya melalui pidato ‘Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umatâ’ (1970) dengan jargon ‘Islam Yes, Partai Islam No’

Sejatinya, kahadiran memperingati 1000 hari wafatnya Cak Nur dan Nurcholish Memorial Lecture II menjadi modal dasar evaluasi sekaligus semangat toleransi dan pencerahan bagi seluruh dialog antariman dan pemerintahan yang memegang kebijakan dalam kebebasan beragama di Indonesia. Berikut petikan Dialog Imaginer bersama Cak Nur.

Faktor apa yang menyebabkan umat Islam sering kisruh antar kelompok satu dengan yang lainya?

Salah satu pangkal persoalnaya, karena umat silam kurang memahami agamanya sebagai pesan dan nasihat Ketuhanan (al-Din Nashihah).

Maksud Anda?

Kita ketahui bersama bahwa rujukan umat Islam adalah Al-Qur’an dan As-Sunah. Bagi saya sambil menegaskan Al-Quran merupakan pesan dan nasihat Tuhan.

Membicarakan soal pesan Tuhan, maka selayaknya kita juga mengenal dan berupaya mengimani Kitab-kitab suci sebelumnya, seperti Zabur, Taurat, dan Injil yang diturunkan Sang Khalik kepada Anbiya.

Nah, pesan ketuhanan yang menjadi titik temu (common platform) dalam perjalanan panjang agama-agama itu akan bermuara pada Kesadaran Ketuhanan (Takwa) sekaligu keharusan berkeyakinan hanya ada satu Tuhan Yang Esa (tawhid) dalam diri umat beragama.

Tak hanya itu, The Ten Commandementnya Nabi Musa dan Injilnya Nabi Isa, kita akan menemukan pesan yang sama. Yakni hanya menyembah Tuhan Yang Esa (tawhid); tidak menyekutukan-Nya dalam bentuk apapun; tidak boleh membunuh; berzinah; mencuri; memfitnah; tidak bersaksi palsu dan dusta; jangan menginginkan harta; istri orang lain dan keharusan berbuat kebaikan.

Pada titik Inilah kita temukan kalimatun sawa antarkeyakinan yang dikenal oleh manusia dan orang-orang Islam diperintahkan sebagai landasan hidup bersama. [QS. al-Imran/3:64 dan QS. al-Syura/42:13]

Berangkat dari kerangka ini pesan suci yang bersifat universal sekaligus menjadi inti dan kesamaan pada semua agama yang benar.

Dalam bahasa yang lain, pesan dasar ini dikenal dengan sebutan ’perjanjian primordial’ kita untuk mengakui hanya ada Satu Tuhan (tawhid).

Selain itu, model keberagamaan mana yang menyebabkan konflik kian tak kunjung selesai itu?

Ada tiga model dalam keimanan; Pertama, Sikap Ekslusif. Sikap keberagamaan yang tertutup dan memandang keselamatan hanya ada pada agama dan teologinya semata.

Kita ambil contoh, dalam umat Kristiani dikenal selogan Extra Ecclesiam nulla salus, etraecclesiam nullus proheta (keselamatan hanya ada dalam gereja dan tidak ada nabi di luar gereja) pra-Konsili Vatikan II.

Umat Muhamad pula memiliki potensi yang serupa. Pandangan ini termaktub dalam QS.al-Maidah/5:3, al-Imran/3:85 dan 19.

Kedua, Sikap Inklusif. Tipe keberagamaan yang membedakan antara kehadiran penyelamatan dan aktifitas Tuhan dalam ajaran agama lain. Juru selamat beserta aktifitas Tuhannya hanya ada pada satu agama (Kristen).

Adalah Ibn Taymiyah, pendobrak kejumudan sekaligus menjadi tokoh Inklusif dalam Islam. Pemahaman ini didasarkan pada Al_Qur’an; Al-Imran/3:64--yang berbicara tentang kalimatun sawa agama-agama; Al-Maidah/5:48--yang menjelaskan adanya syir’ah (jalan menuju kebenaran) dan minhaj (cara atau metode perjalanan menuju kebenaran).

Ketiga, Sikap Pluralisme. Model keberagamaan yang memandang bahwa keselamatan ada pada semua agama.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kuatnya arus modernitas sikap keberagamaan ini menyakini pada prinsifnya agama yang ada di dunia ini akan selamat dan mengajarkan hal-hal yang baik. Namun, ekspresinya berbeda-beda. Singkatnya, keimanan antara Islam dengan yahudi, Kristen, Budhisme, Shintoisme, Konfucuisme sekalipun keyakinan lokal tak ada bedaya bila mengajarkan keselamatan dan berbuat baik.

Namun, yang menjadi persoalan, manakala teologi Pluralisme diartikan salah kaprah. Hingga dengan seenaknya mengelurkan 11 Fatwa haram hukumnya umat islam mengikuti pemahaman Pluralisme sebagai contoh.

Lihatlah definisi Pluralisme oleh MUI, Pluralisme diharamkan karena menganut paham semua agama adalah sama dan bahwa agama bersifat relatif dan tidak ada yang boleh mengklaim agamanya adalah agama yang paling benar. Padahal seseorang beragama karena keyakinannya akan suatu kebenaran.

"Yang boleh adalah pluralitas bahwa kenyataan masyarakat memiliki agama yang berbeda-beda dan karenanya harus saling menghormati dan berdampingan dengan baik," katanya. (Kompas, 28 juli 2005)

Lantas apa yang dimaksud dengan pemahaman pluralisme itu?

Kehadiran Suku, Agama dan Budaya yang berbeda-beda meniscayakan kita untuk menafikan sunatullah. Dengan demikian, pemahaman yang didasarkan kesadaran kemajemukan secara sosial-budaya-religi yang tidak mungkin ditolak inilah yang disebut sebagai pluralisme.

Satu sistem nilai yang memandang secara positif-optimis dan menerimanya sebagai pangkal tolak untk melakukan upaya konstruktif dalam bingkai karya-karya kemanusiaan yang membawa kebaikan dan kemaslahatan.(Islam, Doktrin dan Peradaban;1995)

Adakah ayat-ayat yang menjelaskan pluralisme?

Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang menyuruh kita untuk menghargai perbedaan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya Q.S Al-Hujurat/49:13 “….Bahwa Allah menciptakan umat manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan menghargai; QS. 30:22 “Perbedaan antara manusia dalam bahawa dan warna kulit merupakan pluralitas yang mesti diterima sebagai kenyataan yang positif dan merupakan salah satu kebesaran Allah.”; QS. 5:4 “Perbedaan pandangan hidup dan keyakinan, justru hendaknya menjadi penyemangat untuk saling berlomba menuju kebaikan. Kelak di akhirat, Tuhanlah yang akan menerangkan mengapa dirinya berkehendak seperti itu dan keputusan yang paling adil di tangan-Nya.”; Ar-Rum:22 dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah menciptakan bumi dan langit serta berlain-lain bahasamu, dan warna kulitmua; An-Naba 24-26; Katakanlah hai Muhammmad siapa yang membri rizki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah dan sesungguhnya kami atau kamu (non muslim) pasti berada dalam kebenaran atau kesesatan yang nyata, katakanlah kami (non muslim) tidak akan bertanggungjawab tentang dosa yang kami perbuat, dan kami tidak akan ditanya pula tentang apa yang kamu perbuat. Katakanlah tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian dia memberikan keputusan antara kita dengan benar dan dialah maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui.

Jika memang ada pluralisme dalam Islam. Coba uraikan prinsif-prinsifnya?

Karena keragaman sebagai kehendak Tuhan yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Sejatinya, pluralisme harus berlndaskan pada; Pertama, Prinsip Pluralitas Merupakan Takdir Tuhan (QS.2:213, QS;5;4), Kedua, Prinsip Pengakuan Hak Eksistensi Agama di luar Islam (QS.5:44-50, QS.22;38-40). Ketiga, Prinsip titik temu dan kontinuitas Agama-agama, Nabi dan Rasul (QS.2;136-165, QS. 2:285, QS.42:13, QS.4:163-165, QS.2:136, QS. 29:46 QS. 42:15, QS. 5:4). Keempat, Prinsip tidak ada paksaan dalam Agama (QS. 2:256, QS. 10:99, QS. 22:38-40). Kelima, 3 Prinsip Esensi Agama: Keimanan kepada Tuhan, Hari akhirat dan Berbuat Baik (QS. 2:62, QS. 5:26). Keenam, Prinsip Menjunjung Nilai-nilai Kemanusiaan (HAM) (QS. 5:32).

Nah, berkenaan dengan keragaman ini satu Ajaran (pemahaman) ini tidak perlu diartikan semua agama sama dalam bentuknya yang nyata sehari-hari akan tetapi ajaran kemajemukan keagamaan itu menandaskan pengertian dasar bahwa semua agama diberi kebebasan untuk hidup, dengan resiko yang akan ditanggung oleh para pengikut agama itu masing-masing, baik secara pribadi maupun secara kelompok” (Islam, Doktrin dan Peradaban, hal. 184).

Menyikap maraknya aksi kekerasan atasnama agama yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap golongan yang dianggap ganjil, hingga meresahkan masyarakat dan dapat menisbikan Tuhan. gamaimana tanggapan Anda?

Tentu pemerintah harus tegas menegakan hukum, bukan malah sebaliknya. Sudah jelas orang berbuat tindakan pengrusakan termasuk tindakan pidana.

Satu hal lagi yang harus kita ingatkan, Diakui atau tidak Indonesia memang bukan negara islam, tapi bukan juga negara sekuler, melainkan sebuah agama sebuah negara hukum yang percaya pada perlindungan HAM sebagaimana tertuang dalam deklarasi Universal HAM dan UUD 1945.
Sudah sepantasnya kita menjungjung tinggi sekaligus mengakan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Sedari awal saya menolak berdirinya negara Islam. Pasalnya, tak ada contoh dari Muhammadnya. Piagam Madinah bukan konsep berdirinya Negara Islam, tapi bagaimana cara kita menghargai keyakinan orang lain.

Pluralisme Pro-Aktif
Pemahaman pluralisme, bukan hanya mengakui tapi membiarkan orang lain yang bebeda dengan kita untuk berkretifitas dengan bebas. dalam kontek ke kinian pluralisme tidak hanya kesadaran atau pemahaman adanya heterogentas, tapi harus juga terlibat secara pro aktif dalam mengejawatahkan nilai-nilainya. Keharusan pro aktif inilah yang tidak disentuh, selama ini. Apalagi digumulai oleh orang-orang yang selama ini mengaku memehami pluralisme.

Dus, dengan memahami dan ikut andil dalam mewujudkaan pemahman pluralisme ini merupakan satu langkah awal menuju pintu kebajikan dan pembebasan dalam memahari keragaman yang ada pada manusia.

Namun, bagi Alwi Shihab pluralisme harus dibedakan dari; Petama, pluralisme tidak semata menunjuan pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, pluralisme agama adalah bahwa tiap pemluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercipanya kerukunan, dalam kebinekaan.

Kedua, plualisme harus dibedakan dengan kosmpolitanisme. Kosmopolitanisme menunjukan kepada suatu realita di mana aneka ragam agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Ambil misal kota New York. Kota ini adlah cosmopolitan. Di kota ini terdapat agama Yahudi, Kristen, muslim, Hindu, Budha, bahkan orang-orang tanpa agama selakipun.

Ketiga, konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan elativisme. Seorang relativis akan berasumsi hal-hal yang menyangkut kebenaran atau nilai ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berfikir seseorang atau masyarakat.

Keempat, pluralisme agama bukanlah singkretis, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsure-unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut. (Islam Inklusif;2001:41-42)

Kehadiran satu pemahaman terkadang menuai pelbagai kritik, cacian, hingga makian dari golongan tertentu yang tak sependapat denganya. Hal ini pula yang dialami oleh Cak Nur dalam membumikan pemahaman pluralismenya. Salah satu pengkritik terpedas, Nur Khalik Ridwan, mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa, menjelaskan tentang pluralisme merupakan sebuah paham yang menegaskan bahwa hanya ada satu fakta kemanusiaan, yakni keragaman, heterogenitas, dan kemajemukan itu sendiri.

Oleh kerena itu, ketika disebut pluralisme, maka penegasannya adalah diajukannya wacana, kelopmpok, individu, komunitas, sekte, dan segala macam bentuk perbedaan sebagai fakta yang harus diterima. (Pluralime Borjuis; Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur 2002:77)

Cak Nur Bukan JIL
Kendati ide-ide liberal Cak Nur menuai pelbagai kecaman—semasa hidup dan wafatnya. Bukan berarti pemikirannya telah terkubur. Malahan semakin berkembang dengan tampilnya Komarudin Hidayat, Azrumardi Azra, Budhy Munawarrahman dan Universitas Paramadina menjadi bukti sejarah atas keberhasilan pembaruan pemikiran islam indonesia yang tak bisa dibantahkan lagi.

Salah satunya, petinggi Rektor IAIN Mataram dalam membuka acara Diskusi Publik ‘Masa Depan Kebebasan Beragama di Indonesia’ 4 Juni 2007 menuturkan ‘‘Kalau paramadina membawa ajara-ajaran liberal, maka kami tolak, tapi bila membumikan gagasan Cak Nur, maka kami menerimanya, demikian dikatakan Budhi Munawarrahman saat ‘Forum Curhat’ Nasional Meeting Jaringan Antar Kampus, Hotel Pramesti Cibogo Bogor, (20/08/07).

Sejatinya kita mengamini pernyataan M Deden Ridwan—yang tengah menulis buku Cak Nur Bukan JIL. Paling tidak Ia mengurai alasan ketidakikutsertaan Cak Nur ke dalam kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL). Kendati sekira tahun 1970an Cak Nur pernah mengusung Sekulerisme dan Liberalisme.

Keberatan baginya, Cak Nur dikategorikan liberal.Memang cukup beralasan dikarenakan; Pertama, Liberalisasi Cak Nur lebih bersifat sosiologis. Ia berusaha membebaskan umat dari belenggu kultural dan tradisi yang pada waktu itu bisa dianggap menghambat berpikir rasional. Bukan liberalisasi dalam pengertian teologis, seperti mempertanyakan keotentikan Al-Quran, sebagaimana dikampanyekan JIL.

Kedua, Gagasan Cak Nur dan JIL berbeda secara ide. Pada Cak Nur, gagasan
pembaruan Islam lebih ditulis dan diartikulasikan secara akademis.

Buku Islam, Doktrin dan Peradaban, menjadi bukti. Secara paradigmatik, gagasan Cak Nur lebih sistematis. Dibandingkan dengan JIL, metode yang Cak Nur tawarkan lebih jelas. Yaitu, “memelihara yang lama yang baik dan mencari yang baru yang lebih baik”. Dalam hal menafsirkan Al-Quran, Cak Nur mengadopsi metode double movement, dari situasi sekarang ke situasi turunnya wahyu, lalu kembali lagi ke masa kini untuk menggali relevansi ajaran agama.

Sebaliknya, sistematisasi ide tidak tampak pada JIL. Gagasan JIL baru sebatas percikan ide spontan yang tercecer di surat kabar dan milis. Artikulasi pemikirannya belum terstruktur secara konseptual dan akademis. Karena itu, gagasan JIL secara epistemologis masih rapuh. JIL sampai kini belum punya metodologi yang jelas dalam menafsirkan Islam. Kritik pedas seperti itu pernah dilontarkan Dr. Haidar Bagir.

Ketiga, Cak Nur menjadi pemikir yang sadar menjadikan scripture Islam dan tradisi sebagai bagian dari public reasioning. Dan JIL tampaknya tidak demikian. Pada Cak Nur, penalaran publik itu murni dimotivasi oleh spirit agama. Warisan pemikiran Tocqueville dan Robert N. Bellah sangat kuat pada pembentukan mind set dan paradigma Cak Nur. Jadi, kuat sekali bahwa toleransi dan pluralisme Cak Nur selalu berangkat dari sandaran agama.

Dengan demikian, gagasan Cak Nur lebih relevan dan punya masa depan. Sebaliknya, JIL selama berwajah rigid, kaku, egois, dan terperangkap ke dalam “fundamentalisme liberal”, akan sulit hidup. (Gatra No. 19 Tahun XIV, 20 -26 Maret 2008)

Kiranya, kita mecoba membumikan pemikiran Nurcholis Madjid dalam menyongsong masa depan kebebasan beragama yang toleran, adil dan sejahtra. ‘Pokonya Cak Nur Yes, Liberal No!,’ saat menggambarkan pemikiranya yang diterima oleh banyak kalangan. Berbeda dengan JIL (Jaringan Islam Liberal) yang tak begitu mendapatkan perhatian dari masnyarakat, cetus Pradewi Tri Chatami, aktivis Jaringan Islam Kampus (JarIK) Bandung. [Ibn Ghifarie]

Cag Rampes, Pojok Komputer Ngaheng, 24/05/08;23.58 wib

*Pembelajar Studi Agama-agama Fakultas Filsafat dan Teologi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung.

Posted by ibn ghifarie | No Comments »

".."janganlah kamu merasa bangga, sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri (al-qashash:28:76)
Rasa bangga bangga terhadap diri sendiri adalah penyakit hati yang sering menyertai manusia. Dan dia dapat menyerang siapa saja, entah dia orang kebanyakan, Pemimpin pemerintahan, cendikiawan, akademis, penceramah, penulis, entertainer, bahkan ulama sekalipun. Ketika kita sudah terbakar penyakit ini maka dia akan menghanguskan nilai amal seseorang hamba Allah, amalnya akan siasia tidak ada nilainya sama sekali disisi Allah.
kita tentu tidak ingin amal kita siasia bukan...?
ya dari itu marilah sama2 kita tinggalkan itu semua ego kita pelan2 agar kita semua tidak siasia dalam beramal kepada Allah SWT.

Posted by Malik Syahputra | No Comments »

Authoritarianism in Democratization Era

Djayadi Hanan

As suggested by Huntington (1991), the last quarter of the twentieth century can be regarded as the third wave of democratization. It is featured by the fall of dictatorship/authoritarian rulers in many parts of the world from Portuguese to Mexico, from Eastern Europe to Latin America to Asia and Africa (Brownlee, 2007). Democracy starts flourishing in these many areas following the demise of the authoritarianism. Some of them are moving toward consolidation, some are still struggling to finish the transition period. Despite this big wave of democratization, many of the authoritarian rulers/regimes are still persistent. Several of the democratizing countries even reverted back to authoritarianism.

This paper reviews a number of current literatures that deal with the question of why and how the authoritarian regime/ruler can still be persistent in the current democratization era. It will bring the answer to this question offered by the literature on democratization and social movement. Schock (2005) has pointed out that democratization theory usually focuses its explanation about the process of democratization based on either the structural requisites of democracy or transaction among elites. On the other hand, social movement perspectives focus on the process of mass political contention which, almost always precedes democratization. This paper looks at these explanations by examining how they deal with the persistent of authoritarianism in facing the wave of democratization.

Why the Question is Important?

The question of why authoritarianism is still persistent despite the global third wave of democratization is important both for empirical and theoretical reasons. Many authoritarian regimes in the area expected to be swept away by democratization wave still last until today. Several countries, such as Cuba in Latin America, do not experience any change, although the structural condition seems to be favorable to democratization (Hawkins, 2001). In Southeast Asia, the Philippines and Indonesia, two big island countries, have become electoral democracy for more than a decade while others in this region still show their authoritarian characteristics (Slater, 2006). The view that most countries are being swept by democratization wave is becoming debatable. Many democratizing countries/transition countries have problems in consolidating their democracies. Several of them such as Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panama, Peru and Uruguay experience reversal process to authoritarianism (Tilly, 2003).

From theoretical point of view, understanding why many contemporary authoritarian regimes last will enable the scholars not to be trapped by the “narrowly defined frame of modern political institutions: parties, legislatures, and most prominently elections” (Brownlee, 2002: 478). Many regimes have and practice those kinds of political institutions, but it does not necessarily mean that they are democratic. Moreover, the study on democratization has been focusing mainly on countries experiencing democratization or transition to authoritarianism, and not so much on the absence of transition. By examining the persistence of authoritarianism, the scholars will be able to “examine all outcomes on the dependent variable: regime stability as well as regime change” (Hawkins, ibid: 441).

In reviewing the accounts on the persistence of authoritarianism in this era of democratization I categorize the countries into countries that do not experience transition or only experience liberalization and countries that experience transition. In general, the explanations about the persistence of authoritarianism in the last half of the twentieth century (third wave of democratization) introduce the concept of authoritarian resilience (Nathan, 2002) and competitive authoritarianism (Levitsky and Way, 2003). Authoritarian resilience is the adaptability, complexity, autonomy and coherence of state organization under the regime. Competitive authoritarianism is a type of hybrid regime in which it does not meet the standard of democracy but still allows democratic institutions such as opposition to play out and the regime is playing around between cracking it down and losing power. Besides that, in the countries where democratization is in the struggle of completing the transition or trying to move to consolidation, the possibility of de-democratization is high because of authoritarian nostalgia and the disillusionment of democracy.

Elites and Structural Perspectives

In the countries where the transition is absent, the explanation about authoritarian resilience can be considered based on elites and structural perspectives. The most salient region in which authoritarianism has consistently shown its resilience is the Middle East. Some countries in other areas such as in Latin America, Asia, Africa, and Eastern Europe have also showed their durability in maintaining authoritarianism. Elite and structural explanations on these literatures sometimes emphasize only one of them and sometimes make the link between the two. This makes sense because authoritarian regime is usually featured by certain dominant elite and supported by certain authoritarian structures.

Many examples of structural based account can be mentioned here. Brownlee (2004 and 2007), by examining Egypt and Malaysia and comparing them to Iran and the Philippines, shows that party institutionalization is the explanatory variable of the durable authoritarianism. Ruling/dominant parties in Egypt and Malaysia have been able from time to time to resolve intra-elite conflict and prevent further schism because of defection of influential leaders. In Iran and the Philippines, the decline of the ruling party has encouraged open and unresolved elite conflicts and provides further structural condition for opposition mobilization. Electoral politics, instead of destabilizing the regime, has been used as method of coalition maintenance among elites and preserving the authoritarianism. This notion of institutional manipulation is also used by Schedler (2002) by introducing the electoral authoritarianism in which the regime uses electoral manipulation to control electoral outcomes.

In Syiria, Wedeen (1999) uses the concept of “disciplinary symbolic power” which has structured the compliance of the citizens based on the centralization of authority and the creation of cult of Hafez al-Asad (the President). Through this mechanism of disciplinary symbolic power, the citizens were compelled to believe that they accept the cult’s claims. This mechanism has enabled the authoritarian ruler to maintain the power. Bellin (2004) also uses structural/institutional explanation when she points out to the will and coercive capacity of the state in suppressing the democratic initiatives, if any. Authoritarian regimes like in the Middle East, according to Bellin, have all elements of the robustness of coercive apparatus namely the fiscal health, the successful maintenance of international support, the low level of institutionalization of security establishment, and the degree of popular mobilization that it faces (the lower the more robust). Meanwhile, Vandewalle (1998), through his examination of Libya under Qadafhi, looks at the structure of state revenue (oil) which does not rely on people (taxation) as the factor that gives the ability to the personalistic regime to “buy” the people by sharing some of the state income to the citizens and strengthen the power.

Several other works have focused mainly on elite approach when explaining the persistence of authoritarianism in the countries where transition is absent. Monarchiism/family rule approach is used by Herb (1999) to examine many Persian Gulf current monarchies such as Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Herb shows that by keeping the power and its distribution among the royal families, the state has been able to prevent the dangerous political disputes among elites which can lead to the breakdown of the regime. All members of elites get their share in all top levels of government positions and make them secured in the system and resistant to the possible changes. Like Herb in the Persian Gulf, Hawkins (ibid) uses a more elite approach in examining why the authoritarianism is persistent in Cuba. Hawkins shows that “the absence of key democratizing agent inside Cuba—independent social group and softline regime factions” as the key factor in the durability of Cuban authoritarianism (ibid: 441). Cuba, according to Hawkins experiences all structural pressures favorable to regime breakdown such as socioeconomic development, economic crisis, and international pressure, but the state leadership (Castro) and its charismatic legitimacy have prevented the emergence of democratizing actors.

Meanwhile, Jones (1998) finds that illiberal character of middle class as important factor. The rise of middle class in East and Southeast Asia does not support the notion that the middle class will facilitate the authoritarian regime change toward democracy. Ruling elite and middle class in East and Southeast Asia according to Jones are “ideologically, economically, and ethnically homogeneous” (ibid: 156). This kind of middle class is state dependent and quiescent. Therefore, instead of demanding more liberalization and democratization, this middle class plays active roles in strengthening the state, especially in supporting its development strategy. This illiberal character of middle class has been one factor that maintains the durability of authoritarianism.

This structural and elite approach has been able to identify that the narrow definition of electoral democracy is not enough to understand whether the transition has been underway or not. Authoritarian regimes in fact use this electoral mechanism as one way to legitimize their existence. Differentiating liberalization from democratization, therefore, is important to understand the durability of authoritarianism. Liberalization has been used by the regime to respond to the increasing demands of democracy. This is possible because liberalization is characterized by “the more modest goal of merely loosening restrictions and expanding individual and group rights within an authoritarian regime” (Shin, 1994: 142) and the regime keeps an eye on its process and makes necessary adjustment based on assessment whether its power is in jeopardy or not. Introducing election, for example, can be merely part of this kind of liberalization.

One main critique to this structural and elites explanation is on its tendency to neglect the masses or the development of civil society. Kurzman (1996) for example shows that the state strengths cannot account for the durability of the authoritarian regime. The masses and civil society organizations, through the accumulation of shifting perception about the ability of the masses to overcome the strength and the threat of the state could finally bring down the regime. Another issue is international ties. Most of authoritarian regimes in the Middle East for instance have strong support from the West. Regimes like in Jordan, Egypt, Saudi Arabia, and Kuwait have been enjoying the strong supports from the United States for decades. This has enabled the regimes to not rely so much on the legitimacy of the people and have room for using repression indiscriminately which in turn only provide very limited space for the opposition to grow. Related to these international ties, also important to note that in especially Middle Eastern countries where the durability of authoritarianism is the most salient one, the role of cultural explanation (Islam) cannot be neglected. The demand for more open system in this area have been mostly voiced by the so called Islamist movement such as Muslim Brotherhood in Egypt (Hafez and Wiktorowicz, 2004) and Salafi Movement in Saudi Arabia (Okruhlik, 2004). It is possible that the fear that a more open/democratic system will be captured by Islamists as the venue for advancing their agendas has made the international supports from the West take side to the authoritarian regimes rather than democratization.

Social Movement Perspective

Especially in the countries where the transition to democracy involved political contentions and or mass political protest, scholars have been using the social movement perspective to understand why authoritarian regime does not experience its breakdown. In contrast to structural/elite approach, the focus therefore has been on the development of civil society.

Examining democratic transition in Asia, Lee (2002), for example, by using social movement perspectives, maintains that the primary cause of the transition is political protest. In other words, the absence of political protest and the availability of the regime to crush the movement can explain why the authoritarianism persists. The common characteristics of this political protest are: 1) mainly conducted by college students started from the capital city and spread out to many major cities in the country; 2) supported by the middle class; 3) using broad umbrella organization; and 4) it resulted in snowball effect from domestic level all the way up to international level.

Another example is the work from Kurt Schock (1999, 2005) who uses the social movement framework to look at the ability of authoritarian regimes to be resilience. According to him, the inability of the protest movement to be resilient and the absence of the structure of political opportunities such as in Burma and China determine the durability of the authoritarian regimes. There are three keys to Schock’s argument. First, the paradox of repression. All regimes responded with series of repression to the movements, but the effect was different. In South Africa, the Philippines, Nepal, and Thailand it resulted in the strengthening of the challengers while in Burma and China resulted in the collapse of the movements. Schock explains that “… repression may increase or decrease mobilization depending on the presence or absence of other dimensions in the opportunity structure” (2005: 33) such as the influential allies. Second, the movement’s resilience. This resilience is determined by whether or not the challengers’ organization is decentralized or centralized. The more decentralized the movement, the more resilient it will be. Third, leveraging capacity or the ability to activate the third parties to support the movement. In part this is related to the first and second factors, and in another part it depends on the appeal of the movement.

Several critical assessments can be designated to this approach. First, it cannot explain why in certain authoritarian countries civil society is ready to protest and not in other authoritarian countries. Political opportunity approach for example cannot explain why there was no strong/massive political protest in Cuba despite the availability of such windows of opportunities. Second, it can only explain the breakdown or the persistence of regime, not the trajectory of the movement. Social movement approach cannot answer why for example in Iran, the breakdown of the authoritarian regime was then followed by the establishment of another authoritarian system. Finally, this approach can only explain the liberalization process. In the case of authoritarian resilience, the elites and states are more important. Liberalization can be introduced and the social movement can grow but as long as the elites and state remain intact the social movement can only play limited role.

Incomplete Democratization Perspective

In the countries where democratization is underway, scholars use the democratization process to understand why some countries are experiencing the slowing down of transition or reverted democratic process. Shin (1994) has identified that at least there are four stages of democratization: decay of authoritarian rule; transition; consolidation; and the maturing of democratic political order. Countries that cannot move forward through these stages (incomplete process of democratization) are in danger of going back to authoritarianism.

According to Kubicek (1998), the resistance to change of the former Soviet republics in Central Asia for instance is caused by many structural factors which cannot facilitate the breakdown of the authoritarian regimes. Those structural factors are low level of economic development, traditional culture, weak civil society, the communist legacy, and ethnic cleavages. The absence of factors favorable to democratization, in other words, provides room for authoritarian regime to remain the same. Thus, Kubicek basically argues that these Central Asian countries has been in the process of the decay of authoritarianism but cannot move to the transition process.

Another account is about backward democratization. From their study on Russia, Czech and the Republic of Korea, Rose and Shin (2001) introduce the notion of backward democratization that leads to incomplete democratization which in turn can bring the process back to authoritarianism. According to them, democracies in the first wave countries have been supported by the availability of modern state institutions before electoral democracy was introduced and make it stable democracy. In contrast, democracy in the third wave countries is featured by the lack of modern state institutions which provides the possibilities for authoritarian elites to capture the process and revert it back to authoritarianism. Incomplete process is also featured by institutional democratization that is not followed by cultural democratization. Embracing democracy as “the only game in town” is the first step, not the last step of democratization (Shin and Tusalem, 2007). Democracy is the government by demos, therefore, without the people who have political attitudes, beliefs and values of democracy such as efficacy, tolerance, and trust, democratization cannot sustain and in danger of being reverted.

Perhaps, the most common account on the slowing down of democratization or the reverted process is the problem democratic disillusionment and authoritarian nostalgia (Bratton, 2004; Chang et.al., 2007). In Africa, according to Bratton, the people soon realize that, after the regime change but not followed by the change in their quality of life and the incumbents who are supported by popular mandate indulge themselves in corrupt and manipulative behavior, there is no real change or improvement. In this situation, Bratton continues, “it does not take long until the general public becomes disillusioned with democracy” (ibid: 148). Facing this problem, one of the people’s main choices according to Chang et.al. (ibid) is the “authoritarian nostalgia.” Especially in East and Southeast Asia, this nostalgia is important because the performance of former authoritarian regime especially in economic growth is used by the people as the bar to see the progress under new democracy. When they do not get their dream in the process of democracy they start remembering the good side of authoritarian regime (especially economic growth) and want it back. The example of the transition process in Benin (Bratton and Walle, 1994) in which the people went back to choose the former authoritarian leader is a very good example of this phenomenon.

Although it is good in explaining why some countries go back to authoritarianism, this democratization process approach can be criticized as focusing very much on structural factors. The agency and civil society at the most are only part of the process. Again, it cannot answer why in country like Cuba, where all structural favorable factors available, yet there is still no transition (elite choice is not considered). Besides that, this approach does not explain how the contentious politics contributes to the strategy of regime in maintaining its power. As has been shown by Lee (2002), political protest matters in democratic transition and the resilience of authoritarianism in Asia. In addition, this approach focuses only on countries where democratization occurs, thus cannot be used to examine why there is no transition in certain countries.

Conclusion

This short review has tried to show that the ability of authoritarian regimes to survive despite being swept away by the wave of democratization is related to complex factors. On one side, the authoritarian regime’s institutionalization and cohesiveness can manage to meet the challenges and to some extent manipulate part of democratization process to support the maintenance of the regime. On the other side, attempts to bring down the regime in several countries are weak and the process of democratization is protracted and tiring resulted in disillusionment of democracy in many countries. The combination of these many factors can keep authoritarian regimes remain durable or revert the democratization process back to authoritarianism.

Bibliography:

Bellin, Eva. 2004. “The Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Exceptionalism in Comparative Perspective.” Comparative Politics 36: 139-157.

Bratton, Michael and Nicholas van de Walle. 1998. Democratic Experiments in Africa: Regime Transitions in Comparative Perpectives. Cambridge: Cambridge University Press.

Bratton, Michael. 2004. “The “Alternation Effect” in Africa.” Journal of Democracy 15, 4: 147-158.

Brownlee, Jason M. 2002. “Low Tide after the Third Wave: Exploring Politics under Authoritarianism.” Comparative Politics 34: 477-498.

_________________ 2004. “Ruling Parties and Durable Authoritarianism.” Center on Democracy, Development, and The Rule of Law Stanford Institute on International Studies

__________________ 2007. Authoritarianism in an Age of Democratization. Cambridge: Cambridge University Press.

Chang, Yu-tzung, et.al. 2007. “Authoritarian Nostalgia in Asia.” Journal of Democracy 18, 3: 66-80.

Hafez, Mohammed M. and Quintan Wiktorowicz. 2004. “Violence as Contention in the Egyptian Islamic Movement.” Pp. 61-88 in Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach, ed. by Quintan Wiktorowicz. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Hawkins, Darren. 2001. “Democratization Theory and Nontransitions: Insights from Cuba.” Comparative Politics 33: 441-461.

Herb, Michael. 1999. All in the Family: Absolutism, Revolution, and Democracy in the Middle Eastern Monarchies. Albany: State University of New York Press.

Huntington, Samuel P. 1991. The third wave : democratization in the late twentieth century. Norman : University of Oklahoma Press

Jones, David Martin. 1998. “Democratization, Civil Society, and Illiberal Middle Class Culture in Pacific Asia.” Comparative Politics 30: 147-169.

Kubicek, Paul. 1998. “Authoritarianism in Central Asia: Curse or Cure?” Third World Quarterly 19: 29-43.

Kurzman, Charles. 1996. “Structural Opportunity and Perceived Opportunity in Social-Movement Theory:The Iranian Revolution of 1979.” American Sociological Review 61: 153-170.

Lee, Junhan. 2002. “Primary Causes of Asian Democratization: Dispelling Conventional Myths.” Asian Survey 42: 821-837.

Levitsky, Steven and Lucan A. Way. “Autocracy by Democratic Rules:The Dynamics of Competitive Authoritarianism in the Post-Cold War Era.” Paper prepared for the Conference, “Mapping the Great Zone: Clientelism and the Boundary between Democratic and Democratizing,” Columbia University, April 4-5, 2003.

Nathan, Andrew J. 2003. “Authoritarian Resilience.” Journal of Democracy 14, 1: 6-17.

Okruhlik, Gwenn. 2004. “Making Conversation Permissible: Islamism and Reform in Saudi Arabia.” Pp. 250-269 in Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach, ed. by Quintan Wiktorowicz. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Rose, Richard and Doh Chull Shin. 2001. “Democratization Backwards: The Problem of Third-Wave Democracies.” British Journal of Political Science 31: 331-354.

Schedler, Andreas. 2002. “The Nested Game of Democratization by Elections.” International Political Science Review / Revue internationale de science politique 23:103-122.

Schock, Kurt. 1999. “People Power and Political Opportunities: Social Movement Mobilization and Outcomes in the Philippines and Burma.” Social Problems 46: 355-375.

Schock, Kurt. 2005. Unarmed Insurrections, People Power Movements in Nondemocracies, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Shin, Doh Chull. 1994. “On the Third Wave of Democratization: A Synthesis and Evaluation of Recent Theory and Research.” World Politics 47: 135-170.

Shin, Doh Chull and Rollin F. Tusalem. 2007. “The Cultural and Institutional Dynamics of Global Democratization: A Synthesis of Mass Experience and Congruence Theory.” Taiwan Journal of Democracy 3, 1: 1-28

Slater, Dan. 2006. “The Architecture of Authoritarianism: Southeast Asia and the Regeneration of Democratization Theory.” Taiwan Journal of Democracy 2: 1-22.

Tilly, Charles. 2003. “Inequality, Democratization, and De-Democratization.” Sociological Theory 21: 37-43.

Vandewalle, Dirk. 1998. Libya Since Independence: Oil and State Building. Ithaca: Cornell University Press.

Wedeen, Lisa. 1999. Ambiguities of Domination: Politics, Rethoric and Symbols in Contemporary Syiria. Chicago: University of Chicago Press.

Posted by Djayadi Hanan | No Comments »

Hari-hari yang melelahkan
Harus kerjai tugas hari ini...
Harus ke lokasi penelitian esoknya...
Terus nemui dosen jam segini...

Belum lagi janji sama si "dia"...
Dan ketika Hp berdering..."Bang, besok pulang ya? Ada tugas baru!"
Huh...
Tapi, semuanya pasti dilalui...
Semoga saja!

Posted by Fahmi Azzam | No Comments »

Mr.H. M. Zoubair Bakry and Mrs. Hj. Suada Ahmad request the honor of your presence and blessing on the very grateful occasion of the wedding ceremony of their beloved daughter

Posted by Yudi Helfi | No Comments »

23 Mei 2008

Hari selasa, saya mendapatkan tiket gratis untuk menonton pertandingan sepakbola di Senayan antara Indonesia lawan Bayern Munchen dan hasil yang sudah dipastikan …skor akhir 5-1…..Indonesia Kalah …….

Terlepas dari pertandingan itu seperti apa…ternyata ada beberapa hal yang bisa diambil pelajaran. Kenapa Bayern Munchen bisa sukses ? Atau kenapa organisasi bisa sukses ? Menurut Mario Teguh, organisasi itu bisa sukses, yang pertama karena organisasi itu disiplin dalam proses pembelajaran yang berkelanjutan. Organisasi yang lebih lambat dari pasar yang digelutinya maka organisasi itu akan hilang dari peredarannya. Yang kedua, organisasi itu bisa sukses karena organisasi itu tergila-gila untuk menjadi nomor 1, sehingga faktor uang tidak menjadi penghalang. Dan orang-orang yang lebih bersemangat untuk menjadi nomor satu lebih dihormati di pasar. Yang terakhir, organisasi itu bisa sukses karena orang-orang bangga terhadap organisasinya. Kebanggaan itu bisa diwujudkan dengan perbaikan system kinerja organisasinya.
Begitupun saya…yang bermimpi untuk menjadi orang paling sukses di dunia dan akherat…belajar, harus semangat yang terbaik dan bangga terhadap kemampuan diri …ceila….

Posted by Yogi | No Comments »

Rabu, 28 Mei 2008 00:45 WIB

A Windarto

Tulisan P Ari Subagyo berjudul ”Masalah Utama Bahasa Indonesia” (Kompas, 3/5) menarik untuk dikaji lebih mendalam. Sebab, apa yang dipersoalkan dalam tulisan itu selalu menjadi perdebatan yang aktual di kalangan orang muda Indonesia sesudah mereka berkumpul dan berikrar dalam Soem- pah Pemoeda pada 1928.

Perdebatannya adalah di seputar ”kesatuan bahasa” yang baru saja digagas atau dibangun demi tujuan perjuangan untuk merdeka dari Belanda. Bagi Partai Indonesia Raya, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang diperintahkan untuk digunakan dalam semua pernyataan umum terhadap setiap anggotanya. Begitu pula dengan anggota-anggota pribumi di Volksraad, yang telah memutuskan untuk berbicara dengan bahasa Indonesia ketika bersuara dalam dewan tersebut.

Akan tetapi, seperti apakah sesungguhnya bahasa Indonesia yang ditunjuk oleh partai politik terbesar zaman itu dan badan penasihat Gubernur Jenderal Hindia Belanda tersebut? Sebetulnya itu adalah juga bahasa Melayu. Namun, Melayu yang benar. Artinya, ”Melayu Tinggi” yang dibakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, Volkslectuur (Bacaan Rakyat) dan penerbit Balai Poestaka. Sering pula disebut ”Melayu Ophuijsen” sesuai dengan nama insinyur bahasa yang membentuknya.

Bahasa Melayu itu berbeda dengan ”Melayu Rendah”, ”Melayu Betawi”, atau ”Melayu bazaar (pasar)”, seperti yang dipakai oleh Mas Marco Kartodikromo, seorang jurnalis dan penulis pribumi awal. Gaya penulisannya dikenal sebagai koyok Cino (seperti China) yang identik dengan China-Melayu. Namun, ia juga memakai campuran Melayu-Belanda yang begitu ekspresif atau bersifat banci-banci modernitas.

Oleh karena itulah, Mas Marco berulang kali ditangkap dengan jeratan pasal haatzaai (menyebarkan kebencian). Bahkan, di akhir hayatnya, ia hidup di kamp interniran Boven Digoel, Irian Barat, dalam pembuangan mirip dengan bahasa Melayu-nya. Sebuah bahasa jalanan yang dibuang, dikucilkan secara linguistik dan diasingkan dengan sukarela.

Kajian mengenai bahasa Indonesia—atau lebih tepat politik bahasa—di atas dipaparkan dengan baik oleh sejarawan Rudolf Mrázek dalam bukunya yang berjudul Engineers of Happyland.

Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006). Bahkan, dengan baik pula, Mrázek menempatkan dan mengibaratkan persoalan bahasa itu sebagai aspal. Hal ini sejalan dengan modernitas kolonial yang sedang digalakkan melalui pembangunan jalan dan rel modern.

Penampilan bahasa Indonesia pasca-Soempah Pemoeda tak lepas dari usaha untuk membuat suatu bangsa yang masih lemah dan sedang tumbuh menjadi seperti sebuah jalanan yang beraspal. Dengan penampilan seperti itu, bahasa Indonesia dihadapkan pada bahaya-bahaya yang merupakan permainan dari bahasa teknis (vaktaal). Dalam bahasa ini, ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah yang diharapkan mampu mengikat atau menyatukan rasa kesatuan dapat gagal dan bahkan hancur berantakan. Dengan kata lain, bahasa itu menjadi seperti ”tidak punya perasaan” (rasaloos) atau ”tidak punya malu” (ma-loeloos).

Akrobat otak

Itulah sebabnya bahasa Indonesia yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan sebagai bahasa persatuan tampil tak jauh berbeda dengan ”Pak Koesir yang telanjang kaki, bingung, ketakutan, gugup, ragu-ragu, dan pantas ditertawakan di tengah lalu lintas umum”.

Penampilan itu adalah stereotip yang dikenakan kepada para pengguna jalan modern yang berlabel p.k. (paardekracht) atau ”daya kuda”, ”Sidin”, dan juga ”Simin”. Label-label itulah yang merepresentasikan identitas ”penduduk asli” atau ”pribumi” yang lebih sering menjadi korban kecelakaan/tabrakan di jalanan dan berjalan tanpa sepatu.

Masuk akal jika sejak semula bahasa Indonesia tak pernah utuh, apalagi terikat pada satu peraturan permainan linguistik semata. Melalui bahasa itu, terbuka kemungkinan untuk ”mengabstrakkan dunia dari keadaan- keadaan sosialnya” dan ”untuk membuatnya tampak seolah- olah, secara teknologis, menggantung di awang-awang”.

Dengan demikian, bahasa seperti itu mampu merekatkan bersama segala sesuatu yang paling tidak akur, bahkan dapat bermanfaat untuk melawan rasa malas dan ketakutan dalam berbahasa karena mirip seperti sebuah batu yang dapat dipasang dan dilepas secara bebas seturut kepentingannya.

Konsekuensi logisnya, bahasa Indonesia menjadi seperti akrobat otak. Atau, mengeltaal, mischprache, gado-gado, ”bahasa campuran”, ”bahasa oblok-oblok”, ”bahasa campur aduk” yang tidak hanya memiliki satu rasa. Dengan cara itulah bahasa Indonesia tidak menjadi mesin, instrumen, dan bahkan komoditas yang dapat diperjualbelikan di pasar.

Hal ini dapat dilacak dari pengalaman berbahasa kaum nasionalis radikal Indonesia yang menulis di majalah atau surat kabar tentang gerakan nasionalisme mereka. Yang ditulis—termasuk dilukis— bukan lagi wilayah Indonesia yang tropis dengan pemandangan alam yang hijau dan lebat.

Sekali lagi, Mas Marco, misalnya, dengan mudahnya menggores dan meretakkan, bahkan merusak, apa yang sudah dipoles atau diperhalus dalam bahasa ibu/asli. Singkatan Weltvaartscomissi (Komisi Kesejahteraan) dapat terlihat ”subversif” di mata pejabat kolonial yang terhormat ketika dibuat menjadi WC. Atau, boemipoetra yang secara teknis lucu dan menggigit disingkat sebagai bp Bahkan, Kromoblanda- nya Tillema yang memperlihatkan perpaduan yang tenang dan bahagia antara penduduk asli dan Belanda digubah dengan campuran Melayu-Belanda-nya menjadi ”kromolangit”, ”kromorembulan”, dan ”kromobintang”.

Tidak setiakah bahasa yang mencampuradukkan istilah-istilah asli dengan ungkapan-ungkapan yang seolah-olah datang dari dunia lain? Seorang pakar Jawa termasyhur, Dr Poerbatjaraka, pernah menyatakan kepada salah satu mahasiswanya bahwa keindahan bahasa (Belanda) terletak pada kemampuannya untuk tidak melukai orang (Jawa).

Namun, bagi para pekerja kereta api di Semarang yang pernah menggalang aksi pemogokan terbesar pada 10 Mei 1923, istilah spoor tabrakan, ”tabrakan kereta”, justru menjadi teriakan perang yang mampu membangkitkan dan menggerakkan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda meski hanya dalam waktu 12 hari.

Bahasa memang potensial sebagai perekat kebangsaan di antara orang-orang yang tak saling kenal. Hanya masalahnya, bahasa seperti itu dapat muncul secara historis jika, salah satunya, tidak dianggap sebagai kebenaran yang dikeramatkan.

Begitu pula dengan bahasa Indonesia yang telah mampu menumbuhkan nasionalisme. Bahasa itu sesungguhnya tidak dilahirkan di ruang- ruang resmi perserikatan/perkumpulan, tetapi ”dipungut” dari jalanan kolonial yang keras atau beraspal.

A Windarto Anggota
Staf Peneliti Lembaga Studi Realino, Yogyakarta

Posted by Delianur | No Comments »

Myspace Animated Comments & Graphics PERSYARATAN LEADERSHIP ADVANCE TRAINING PELAJAR ISLAM INDONESIA (PII) Pekanbaru, 07 s.d. 15 Juni 2008 1.Pernah aktif di Pengurus Daerah dan atau sedang aktif di Pengurus Wilayah 2.Telah lulus mengikuti Intermdiate Training (INTRA) minimal 6 bulan terahir 3.Telah lulus mengikuti salah satu kursus pasca Intermediate Training dan atau Ta`lim Wustho secara penuh 4.Mendapat surat mandat dari Pengurus Wilayah 5.Mampu [...]

Posted by zhamie | No Comments »

Posted by Delianur | No Comments »

Posted by Fahmi Azzam | No Comments »

Posted by Fahmi Azzam | No Comments »

Delapan Kebohongan Seorang Ibu Dalam Hidupnya

Dalam kehidupan Kita sehari-hari, kita percaya bahwa kebohongan akan Membuat manusia terpuruk dalam penderitaan yang mendalam, tetapi kisah Ini justru sebaliknya. Dengan adanya kebohongan ini, makna sesungguhnya dari kebohongan ini justru dapat membuka mata kita dan terbebas dari penderitaan, ibarat sebuah energi yang mampu mendorong mekarnya sekuntum bunga yang paling indah di dunia. Cerita bermula ketika aku masih kecil, aku terlahir sebagai seorang Anak laki-laki di sebuah keluarga yang miskin. Bahkan untuk makan saja, seringkali kekurangan. Ketika makan, ibu sering memberikan porsi nasinya untukku. Sambil memindahkan nasi ke mangkukku, ibu berkata:
“Makanlah nak, aku tidak lapar” ———- KEBOHONGAN IBU YANG PERTAMA

Ketika aku mulai tumbuh dewasa, ibu yang gigih sering meluangkan
waktu senggangnya untuk pergi memancing di kolam dekat rumah, ibu berharap dari ikan hasil pancingan, ia bisa memberikan sedikit makanan bergizi untuk pertumbuhanku. Sepulang memancing, ibu memasak gulai ikan yang segar dan mengundang selera. Sewaktu aku memakan gulai ikan itu, ibu duduk disampingku dan memakan sisa daging ikan yang masih menempel di tulang bekas sisa ikan yang aku makan. Aku melihat ibu seperti itu, hati ku tersentuh, lalu
Menggunakan sumpitku dan memberikan ikan kepada ibuku. Tetapi ibu dengan Cepat menolaknya, ia berkata :
“Makanlah nak, aku tidak suka makan ikan” ———- KEBOHONGAN IBU YANG KEDUA

Sekarang aku sudah masuk SMP, demi membiayai sekolah abang dan
kakakku, ibu pergi ke koperasi untuk membawa sejumlah kotak korek api untuk ditempel, dan hasil tempelannya itu membuahkan sedikit uang untuk menutupi kebutuhan hidup. Di kala musim dingin tiba, aku bangun dari tempat tidurku, melihat ibu masih bertumpu pada lilin kecil. Dan dengan gigihnya melanjutkan pekerjaannya menempel kotak korek api. Aku berkata :”Ibu, tidurlah, udah malam, besok pagi ibu masih harus kerja.” Ibu tersenyum dan berkata :
“Cepatlah tidur nak, aku tidak capek” ———- KEBOHONGAN IBU YANG KETIGA

Ketika ujian tiba, ibu meminta cuti kerja supaya dapat menemaniku
Pergi ujian. Ketika hari sudah siang, terik matahari mulai menyinari,
Ibu yang tegar dan gigih menunggu aku di bawah terik matahari selama beberapa jam. Ketika bunyi lonceng berbunyi, menandakan ujian sudah selesai. Ibu dengan segera menyambutku dan menuangkan teh yang sudah disiapkan dalam botol yang dingin untukku. Teh yang begitu kental tidak dapat dibandingkan dengan kasih sayang ibu yang jauh lebih kental. Melihat ibu yang dibanjiri peluh, aku segera memberikan gelasku untuk ibu sambil menyuruhnya minum. Ibu berkata :
“Minumlah nak, aku tidak haus!” ———- KEBOHONGAN IBU YANG KEEMPAT

Setelah kepergian ayah karena sakit, ibu yang malang harus merangkap sebagai ayah dan ibu. Dengan berpegang pada pekerjaan dia yang dulu, dia harus membiayai kebutuhan hidup sendiri. Kehidupan keluarga Kita pun semakin susah dan susah. Tiada hari tanpa penderitaan. Melihat kondisi keluarga yang semakin parah, Ada seorang paman yang baik hati yang tinggal di dekat rumahku pun membantu ibuku baik masalah besar maupun masalah kecil. Tetangga yang ada di sebelah rumah melihat kehidupan kita yang begitu sengsara, seringkali menasehati ibuku untuk menikah lagi. Tetapi ibu yang memang keras kepala tidak mengindahkan nasehat mereka, ibu berkata :
“Saya tidak butuh cinta”———-KEBOHONGAN IBU YANG KELIMA

Setelah aku, kakakku dan abangku semuanya sudah tamat dari sekolah dan bekerja, ibu yang sudah tua sudah waktunya pensiun. Tetapi ibu tidak mau, ia rela untuk pergi ke pasar setiap pagi untuk jualan sedikit sayur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kakakku Dan abangku yang bekerja di luar kota sering mengirimkan sedikit uang untuk membantu memenuhi kebutuhan ibu, tetapi ibu bersikukuh tidak mau menerima uang tersebut. Malahan mengirim balik uang tersebut. Ibu berkata :
“Saya punya uang” ———-KEBOHONGAN IBU YANG KEENAM

Setelah Lulus dari S1, aku pun melanjutkan studi ke S2 dan kemudian
memperoleh gelar master di sebuah universitas ternama di Amerika
berkat beasiswa di sebuah perusahaan. Akhirnya aku pun bekerja di perusahaan itu. Dengan gaji yang lumayan tinggi, aku bermaksud membawa ibuku untuk menikmati hidup di Amerika. Tetapi ibu yang baik hati, bermaksud tidak mau merepotkan anaknya, ia berkata kepadaku :
“Aku tidak terbiasa” ———-KEBOHONGAN IBU YANG KETUJUH

Setelah memasuki usianya yang tua, ibu terkena penyakit kanker
Lambung, harus dirawat di rumah sakit, aku yang berada jauh di
Seberang samudra atlantik langsung segera pulang untuk menjenguk
ibunda tercinta. Aku melihat ibu yang terbaring lemah di ranjangnya
Setelah menjalani operasi. Ibu yang keliatan sangat tua, menatap aku
dengan penuh kerinduan. Walaupun senyum yang tersebar di wajahnya terkesan agak kaku karena sakit yang ditahannya. Terlihat dengan jelas betapa penyakit itu menggerogoti tubuh ibuku sehingga ibuku terlihat lemah dan kurus kering. Aku menatap ibuku sambil berlinang air mata. Hatiku perih, sakit sekali melihat ibuku dalam kondisi seperti ini. Tetapi ibu dengan tegarnya berkata :
“Jangan menangis anakku, aku tidak kesakitan” ———-KEBOHONGAN IBU YANG KEDELAPAN.

Setelah mengucapkan kebohongannya yang kedelapan, ibuku tercinta
menutup matanya untuk yang terakhir kalinya.
Dari cerita di atas, saya percaya teman-teman sekalian pasti merasa
tersentuh dan ingin sekali mengucapkan : ” Terima kasih ibu !”
Coba teman-teman pikir, sudah berapa lama kita tidak menelepon
ayah ibu kita? Sudah berapa lama kita tidak menghabiskan waktu kita untuk berbincang dengan ayah ibu kita ?
Di tengah-tengah aktivitas kita yang padat ini, kita selalu mempunyai beribu-ribu alasan untuk meninggalkan ayah ibu kita yang kesepian. Kita selalu lupa akan ayah dan ibu yang ada di rumah. Jika dibandingkan dengan pacar kita, kita pasti lebih peduli dengan pacar kita. Buktinya, kita selalu cemas akan kabar pacar kita, cemas apakah dia sudah makan atau belum, cemas apakah dia bahagia bila disamping kita.
Namun, apakah kita semua pernah mencemaskan kabar dari orang tua kita? Cemas apakah ortu kita sudah makan atau belum? Cemas apakah ortu kita sudah bahagia atau belum? Apakah ini benar ? Kalau ya, coba kita renungkan kembali lagi.. Di waktu kita masih mempunyai kesempatan untuk membalas budi orang tua kita, lakukanlah yang terbaik. Jangan sampai ada kata “MENYESAL”di kemudian hari.

Posted by Malik Syahputra | 9 Comments »

Sudah dua hari ini saya tidak melihat penghuni di persimpangan yang berada di belakang kos saya.
saya pun tidak tahu kemana dia pergi..? dan saya pun merasa kehilangan, tapi saya merasa bersyukur juga sih dengan hilangnya penghuni di persimpangan itu.
oya pasti pembaca penasaran kan siapa penghuni di persimpangan itu.....?

berawal dari sebuah inisiatif salah seorang teman saya yang mengusulkan "joging" (lari pagi) karna biasanya saya dan teman saya selalu tidur setelah solat subuh. dan ketika itu saya mengeluhkan itu kepada teman saya, karna kita selalu tidur setelah solat subuh. Dan dia pun mengeluarkan ide joging tersebut.
ya sayapun sepakat dan mulai dari situlah kami rutin tuk melakukan joging, dan dari situ pula kami menemukan mahluk hidup penghuni persimpangan yang membuat kami selalu ingin lari ketika berpapasan dengannya.
Pada hari pertama kami joging kami bertemu dengan penghuni persimpangan itu, ya itu kami anggap wajar mungkin itu hannya kebetulan saja, tetapi dihari kedua, ketiga dan seterusnya hal serupa yang kami alami seperti di hari pertama.
wah sungguh tidak di duga dan disangka menemukan kejadian yang tidak dapat saya lupakan ketika saya melewati persimpangan itu.
tapi.....!!
yang saya herankan kenapa ko di waktu kami lewat dia selalu ada....?
apa karena....? ya saya pun tidak bisa pastikan apakan hanya kami saja yang mendapati kejadian ini... heheheheheh..
dan siapa kah dia........................?
dia adalah seekor mahlukhidup yang di ciptakan Allah untuk menjadi penghuni Bumi.
ya itu "Anjing hitam" yang menjadi penghuni persimpangan yang saya sebutkan diatas tadi...hehehe
tapi sekarang saya merasa kehilangan anjing itu, ya walaupun saya takut kalau berpapasan dengan dia. ^_^

"tak ada mahluk di Bumi ini yang sempurna, dan kesempurnaan adalah milik Allah semata, jadi jangan sekali-kali kita menyombongkan diri kita, dan Allah sangan benci dengan orang yang menyombingkan diri"

Posted by Malik Syahputra | No Comments »

oleh Rusydi HikmawanBarangkali tidak banyak yang menyadari bahwa sistem pendidikan di Indonesia sebetulnya hanya menyiapkan para siswa untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi atau hanya untuk mereka yang memang mempunyai bakat pada potensi akademik (...

Posted by rusydi | No Comments »

Rusydi Hikmawan*Pendidikan merupakan amanat sejarah dan amanat kemanusiaan. Pendidikan harus tetap dijalankan untuk manusia, objek pendidikan, sebagaimana status asasinya dalam memperoleh hal tersebut. Pendidikan harus dipandang sebagai entitas netra...

Posted by rusydi | No Comments »

“aku memohon kekuatan dan tuhan memberiku kesulitan untuk membuatku kuat.“aku memohon kebijaksanaan dan tuhan memberiku masalah untuk diselasaikan.“aku memohon kemakmuran dan tuhan memberiku tubuh dan otak untuk bekerja.“aku memohon keberania...

Posted by fikri el-hany | No Comments »