Pertemuan di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat dinilai sangat menentukan eksistensi koalisi, mengingat pandangan akhir fraksi terkait penyelamatan Bank Century akan diumumkan besoknya.
Itu perkembangan pekan kemaren. Lalu? Saat ini yang mengejutkan adalah Kasus Politisi Golkar dan PKS Dibuka ke Publik, begitu headline yang saya baca di Liputan6.com via hape.
Sejumlah kasus yang menimpa politisi Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal dibuka ke hadapan publik. Pasti itu, menurut saya, sebagai tekanan terhadap laporan akhir skandal Bank Century.
Salah satu politisi yang kasusnya kembali diungkit adalah Andi Rahmat. Anggota Panitia Khusus dari Fraksi PKS ini tiba-tiba menjadi terlapor di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dugaan keanggotaan palsu di DPR. Hah?
Selain 108 anggota DPR RI -Komisi IX (52 orang) periode 1999-2004 dan Komisi XI (56 orang) periode 2004-2009- akan diadukan ke Markas Besar Polri pada Senin 1 Maret besok terkait kebijakan bailout Bank Century, beberapa politisi juga telah menjadi 'sasaran tembak' Komunitas Masyarakat Pecinta Indonesia -lihat glagat-glatnya sey mereka pro demokrat.
Jauh sebelumnya, kasus pengemplangan pajak juga telah menyasar Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Ketua Pansus Century dari Fraksi Golkar, Idrus Marham, juga tak lepas menjadi sasaran saat kasus vila ilegalnya diungkit-ungkit. Dan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto tiba-tiba juga dibidik kasus korupsi Inkud.
Ada apa ini? Ini bisa jadi membuktikan kekhawatiran, ketakutan Si Pembawa gerbong koalisi dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua. Pasalnya, "Pemerintah tak dapat dipersalahkan dalam pengambilan keputusan saat mengatasi krisis keuangan, karena produk hukum itu dilahirkan oleh legislatif, yang kemudian dijalankan oleh eksekutif," kata M Jusuf Rizal, Ketua Komunitas Masyarakat Pecinta Indonesia.
Komunitas ini menilai bailout itu sudah berdasarkan analisis hukum dan tatanegara. Kebijakan itu diambil, kata dia, untuk menjalankan kebijakan atas produk hukum yang diambil oleh Komisi IX DPR RI periode 1999-2004 dan Komisi XI DPR RI periode 2004-2009.
Memang terlihat aneh kubu pendukung bailout akhir-akhir ini. Terlihat reaktif. Sampe-sampe Staf Khusus Presiden bidang Bencana Alam Andi Arief turun gunung membidik para politisi inisiator hak angket khusus Century dalam jerat hukum.
Sebut saja Misbakhun. Andi Arief getol mengungkapkan Letter of Credit bermasalah (LC) Bank Century milik Misbakhun, dari Partai Keadilan Sejahtera.
Selain akan melaporkan Misbakhun ke polisi, Andi juga aktif menemui tokoh-tokoh nasional. Aksi ini dinilai Akbar menggambarkan kepanikan Istana. "Kepanikan yang ditunjukkan secara telanjang," kata Akbar.
Saya aja yang nonton jadi panik. Lebih-lebih Pak Misbakhun. Tadi sore dengan jelas saya mendengar bantahan Misbakhun di tipi.
Ia menolak dituduh memiliki kepentingan dalam kasus Century, termasuk soal letter of credit (L/C) di bank tersebut sebesar 22,5 juta dolar Amerika Serikat. Wajar saja Misbakhun balik menyerang Andi Arief.
"Kita berhadapan dengan staf khusus yang orangnya bersifat penjilat. Kerjaannya apa? Tugasnya apa? Tapi urusannya apa. Dia mendapat SK sebagai staf khusus presiden bidang penanggulangan bencana dan bantuan sosial," ujarnya.
Ia juga menolak Andi Arief sebagai pelobi. "Lobi juga orang ini bukan kelas pelobi. Ini kelas penjilat. Kredibiltasnya tidak jelas. Seorang tokoh ulama Muhammadiyah yang terkenal pun mengatakan ini anak tidak bermoral," katanya.
Nah loh, ternyata makin terang-benderang - meminjam istilah Pak Beye - saja siapa yang tak bermoral dan siapa yang dikelilingi orang-orang tak bermoral selama ini. Ayoo.... People power dukung pansus bersih beridealisme - seruan saya dari atas gunung.



